Capita Selecta Moh Natsir Bag 14

KEDUDUKAN PERGURUAN PARTIKELIR

DALAM MASYARAKAT KITA

SEPTEMBER 1938

“Ekolah Liar”

Tahun 1930

Holl. In. Onderwijs Commissie menyampaikan laporannya. Antara lain ditaksirnya bahwa banyaknya anak-anak yang diwaktu itu masih belum dapat pelajaran, ada kira-kira, 19.000.000. (baca: 19 juta).

Krisis makin lama makin hebat. Pemerintah tak sanggup menambah sekolah pengemasi anak-anak yang bermiliun-miliun itu. Malah Pemerintah terpaksa mengurangi  sekolah yang ada. Jadi, anak-anak yang akan terlantar, akan bertambah banyak. Sekolah-sekolah yang akan menyambut mereka akan bertambah kurang.

Anggaran belanja untuk Departemen Pergajaran terpaksa dikurangi setiap tahun. Sehingga dari tahun 1930 sampai tahun 1937 sudah dipotong sampai 53%. Bertambah dahsyatlah musibah kekurangan pengajaran dikalangan rakyat yang amat haus kepada pelajaran itu.

Musibah ini membangunkan semangat rakyat itu sendiri supaya mereka mencukupkan keperluan pengajaran dengan tenaga sendiri pula.

Dimana-mana timbullah sebagai cendawan sesudah hujan, berpuluh, ya beratus-ratus sekolah partikelir. Menyambut anak-anak yang sedang terlantar dan yang diperebutkan oleh Zending dan Missi. Menyambut pula guru-guru dari Pemerintah yang “overcompleet”. Menyambut tamatan dari H.I.K. Pemerintah yang tidak dapat tempat dalam kalangan Pemerintah sendiri. Semuanya diselenggarakan dengan amat susah payah dalam kekurangan segala macam. Akan tetapi, walaupun bagaimana, apa yang dapat dikurbankan, dikurbankan juga. Menolong mengerjakan setengah dari pada kewajiban yang suci dari Pemerintah Negeri. Bukankah “Indische Staatsregeling” art. 179 telah berkata: “Pelajaran umum adalah satu barang yang senantiasa berada dalam pemeliharaan dan penjagaan gobnor Jenderal.[1] Artikel 182: Gobnor Jenderal (harus) menyelenggarakan pendirian sekolah-sekolah untuk rakyat bumiputera”.[2]

Kewajiban yang luhur inilah yang dibantu seberapa terkerjakan oleh rakyat sendiri. Alangkah herannya rakyat yang banyak itu, melihat kegiatan mereka itu, tiba-tiba mendapat sambutan oleh Depertemen Pengajaran dengan….  “wilde Scholen-Ordonnantie”, Ordonansi Sekolah Liar!”

Keliru taksir

Departemen Pengajaran inilah yang terlebih banyak hubungannya dengan rakyat jelata, dibandingkan dengan departemen yang lain-lain. Dizaman itu, Departemen tersebut, dikemudikan oleh seorang alim, Prof. B. J. O. Schrieke, yang terkenal sebagai salah seorang ahli tentang masyarakat bumiputera dinegeri kita ini. Akan tetapi, entah bagaimanalah gerangan diwaktu itu, ada terkeliru dalam menaksir bagaimanakah semangat rakyat umum yang akan menyambut perturan tersebut. Seolah-oleh lantaran pengaruh kejadian-kejadian tahun 1926-1927 yang belum kunjung habis, semua usaha rakyat masih sangat diawas-awasi, sebagai satu pekerjaan yang bersifat negatif, yang bisa merusakkan keamanan umum. Entah lantaran itulah rupanya maka diadakan beberapa penjagaan terlebih dahulu dengan berupa undang-undang, yang walaupun barangkali tadinya dimaksudkan bukan begitu, tetapi dipandang dan dirasai oleh rakyat umumnya sebagai satu peraturan yang berlebih-lebihan dan sangat menyempitkan usahanya, yang terbit dari hati yang suci semata-mata, untuk mencukupkan keperluan yang maha penting: pendidikan dan pelajaran. Pemerintah negeri menyelenggarakan dengan secukupnya, akan tetapi tak dapat dicukupkan dengan sempurna, lantaran bahaya krisis sedang merajalela!

Maka timbullah satu reaksi yang tidak banyak contohnya dalam sejarah negeri kita ini. Satu reaksi yang spontan, tak usah diembus diapi-apikan lagi. Satu reaksi dari rakyat yang tak mempunyai kekuatan apa-apa, akan tetapi sama-sama rela memberikan kurban yang perlu, manakala sedang menjalankan pekerjaan yang mereka pandang suci, mereka tertarung oleh peraturan negeri yang baru itu. Mereka tidak askan melawan! Hanya mereka menyatakan rela, umpama berganti-ganti masuk bui, apabila Pemerintah menganggap perlu, lantaran undang-undang tersebut tak terpenuhkan.

Reaksi yang sebagai api dalam sekam ini mendapat perhatian yang secukupnya dari pihak Pemerintah. Akan tetapi bukan mudah menghela langkah surut. Peraturan itu sudah menjadi ordonansi. Dewan rekyat sudah menerima dan menguatkannya. Lama masanya hal ini tak tentu hitam putihnya. Udara semakin lama semakin sesak. Jangka untuk berjalannya ordonansi telah dekat juga.

Diwaktu itulah R.A.A. Wiranatakusuma, yang masa itu menjadi Gedelegeerd Lid dari Dewan Rakyat memajukan usul supaya jangka berlakunya ordonansi itu, diundurkan. Usul ini, “diambil oper” oleh Pemerintah. Dalam pada itu ada kesempatan untuk mengadakan perubahan beberapa fasal, supaya peraturan itu bisa diterima oleh rakyat umum, sehingga menjadi ordonansi sebagai yang ada sekarang.

Walaupun bagaimana, nama wilde school, yang diterjemahkan menjadi sekolah liar (ada pula yang menterjemahkannya menjadi (sekolah buas) masih tetap sebagai kenang-kenangan kepada “bapa-ordonnantie” tersebut. Pun sesudahnya Prof. B.J.O. Schrieke meninggalkan Departemen, maka tetap ada perkataan “sekolah liar” itu dibibir orang. Ada yang dengan mengandung sedikit ejekan, ada yang dengan tidak mengandung apa-apa. Pun sampai belum selang lama ini, perkataan “wilde school” masih tetap ada dalam surat-surat dan sirkulir-sirkulir Pemerintah.

Satu nama yang banyak sedikitnya mengandung rasa yang kurang nyaman bagi orang yang mempunyai urusan. Entahkah dimasa itu belum ada satu perkataan, yang sedikit lebih pantas untuk diberikan kepada satu jenis usaha rakyat, yang baru mencoba-coba mengerjakan satu kewajiban, yang mereka pandang kewajiban luhur dan mulia itu, entahlah!

Sampai sekarang sudah berjalan beberapa tahun.

Manakah rupanya kedudukan yang sudah dicapai oleh sekolah-sekolah yang “liar”  itu? Bermacam-macam penghargaan yang diberikan orang kepada usaha ini. Ada yang menamakan satu “crisis product”, satu buah dari krisis, zaman malaise, yang kalau malaisenya hilang tentu akan lenyap pula. Ada pula yang memandang sebagai salah satu tanda keinsafan dari rakyat umum dan ada pula yang menganggap bahwa inilah nanti yang akan menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat Indonesia Raya.

Walaupun bagimana, dalam beberapa tahun itu, sekolah-sekolah liar itu sudah menjadi satu faktor, yang tertentu dalam masyarakat kita. Ada orang yang menyukai, ada yang belum mempercayai, ada yang mencurigai, ada pula yang menggantungkan pengharapannya atas usaha itu. Tetapi sudah terang, bahwa hampir tidak ada orang yang hendak meremehkan atau tidak mempedulikan lagi akan “sekolah liar” tersebut sama sekali.

Bagaimanakah ‘kan tidak! Dalam masa beberapa tahun saja sekolah-sekolah itu telah mencapai angka-angka yang amat tinggi, yang tadinya tidak disangka-sangka akan begitu. Amat susah menghitung banyaknya sekolah-sekolah itu. Sebab tempatnya bertebaran dari kota yang besar-besar sampai kepada dusun dan pelosok yang kecil-kecil. Ada yang berdasarkan kebangsaan, ada yang berdasarkan agama, ada yang netral saja, ada pula yang tak berdasarkan apa-apa. Menurut penyelidikan N.I.O.G. belum lama ini telah diperoleh angka-angka taksiran seperti berikut: “Sekolah liar” diseluruh Indonesia kira-kira antara 2000-2500 buah. Banyak muridnya di Jawa Barat saja kira-kira 20.000 anak dan diseluruh Indonesia antara 100.000 dan 500.000 anak.

Kita percaya, bahwa angka-angka ini sangat kurang cukup. Sebab, amat banyak sekolah-sekolah yang tak dapat diketahui. Hanya sedikit diari “sekolah liar” yang dapat dikunjungi oleh Inspeksi Pengajaran. Dan berapakah banyaknya sekolah-sekolah yang bernama “madrasah” yang tidak masuk dalam penilikan sebagaimana yang dimaksud oleh “toezichtordonnantie”, akan tetapi hanya terserah kepada penyelidikan Regen-regen, dan kepala Pemerintah Bumiputera, sekolah-sekolah mana tidak masuk registrasi “wilde scholen”.

“Crisis-product”

Kita tidak hendak memungkiri, bahwa ada juga sekolah-sekolah yang didirikan bukan dengan niat hendak memberi pelajaran semata-mata, akan tetapi sekedar penolak bahaya pengangguran, penangkis bahaya kesusahan “rumah tangga” orang yang mendirikan dan “mengeksploitir” sekolah itu. Sudah tentu sekolah-sekolah yang begini sifatnya akan bertemu juga dua tiga dalam ratusan sekolah-sekolah partikelir yang ada. Dan memang sekolah-sekolah yang demikian, boleh dianggap sebagai salah satu hasil dari krisis, yang tentunya akan hilang pula dari muka bumi ini bilamana krisisnya sudah berhenti. Malah kebanyakannya ada yang telah lebih dulu menggulung tikar, sebelum krisis selesai.

Memang, kalau uang yang hendak dicari, bukan tempatnya di muka kelas. Keliru adres!

Pernah orang bersemboyan: “Kalau kepala sekolah partikelir sudah beroto-sedan, hitunglah bulannya, kapankah canang weeskamer akan berbunyi, melelang bangku!” Semboyan ini, sebagaimana semboyan-semboyan yang lain, tentu agak berlebih-lebihan, sungguhpun ada juga inti kebenarannya. Bukan semua sekolah jatuh lantaran digiling oto-sedan orang yang punya. Dalam gelanggang perjuangan rakyat yang berada dalam serba kekurangan, banyaklah hal-hal yang bisa menyebabkan “canang berbunyi”, lebih banyak dari apa yang bisa dikira-kirakan oleh orang yang berdiri diluar gelanggang sebagai penonton.

Walaupun bagaimana, semua ini tentu tak boleh dijadikan ukuran untuk menentukan dimanakah tempat kedudukannya perguruan-perguruan partikelir dinegeri kita ini. Keadaan dalam praktek telah membuktikan, bahwa bukan saja jumlahnya  sekolah bertambah banyak, pun tingkat pelajarannya bertambah tinggi. Ini diakui oleh Dr. A. D. A. de Kat Angelino, yang menggantikan Prof. B. J. O. Schrieke, dimuka Dewan Rakyat, sebagai Wakil Pemerintah bahagian Pengajaran.

“Ongesubsideerd Onderwiys”

Dalam zaman pimpinan Dr. A.D.A. de Kat Angelino ini pulalah mulai hilang berangsur-angsur nama “wilde school” itu dari surat-surat dan sirkulir Departemen Pengajaran, berganti lambat laun dengan nama baru: “oengesubsideerd particulier onderwiys”.

Sikap berdiri dari jauh dengan perasaan curiga dan cemburu, berangsur-angsur dilepaskan pula oleh Departemen Pengajaran dan Ibadat. Beberapa “insiden” antara inspektur W.L.O. dengan kepala-kepala “sekolah liar”, telah dapat disingkirkan dengan menambah staf inspeksi dengan beberapa pegawai dari golongan bumiputera, pegawai-pegawai yang pandai bergaul dengan rakyat, tahu menghargai usaha bangsa sendiri. Hal ini tidak kurang merapatkan perhubungan Departemen Pengajaran dan Ibadat dengan perguruan partikelir. Kalau dahulu Inspektur Belanda yang hendak masuk memeriksa “sekolah liar”, pernah diusir mentah-mentah oleh kepala sekolah itu, (garut affaire!) sekarang pegawai-pegawai Inspeksi umumnya, disambut dengansegala senang hati dan diminta adpis dan pertolongannya seberapa dapat.

Terbitlah lambat laun antara instansi Pemerintah dengan inisiatif rakyat sikap harga menghargai, hal mana tentu lebih menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Sikap ini bertambah kentara juga, setelah Dr. Idenburg meneruskan pekerjaan Dr. de Kat Angelino. Sebagai direktur Pengajaran dia mengadakan peraturan yang lebih baik berhubung dengan tunjangan anak, walaupun kita tak patur lupakan, bahwa dapatnya itu setelah didesak oleh Dewan Rakyat, terutama oleh tuntutan Thamrin. Keputusan Pemerintah terhadap kepada loonbelasting guru-guru dari Perguruan Taman Siswa, buah dari audensi Kepala Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, adalah salah satu keputusan yang rasanya Pemerintah sekali-kali tidak akan menyesal kelak, lantaran telah bersedia mengabulkannya. Tiap-tiap seorang yang ingat perhubungan antar murid  dengan guru setiap waktu, tidak akan lupa pula bahwa perasaan dan suara dari kaum guru dan pendidik itu, ada mempunyai pengaruh yang bukan sedikit terhadap kepada didikan yang mereka berikan setiap hari.

“Dulu… dan Sekarang”

,….. Terutama hendaklah Pemerintah mengusahakan kesempatan untuk menerima pengajaran yang bai, dengan sebisa-bisanya; sekiranya dia (Pemerintah) tak sanggaup mencukupkan yang demikian secukup-cukupnya, hendaklah memberi tunjangan yang sebesar-besarnya kepada perguruan-perguruan partikelir yang memberi palajaran yang baik, tingkat pelajaran yang kurang baik harus dicoba dengan selekas-lekasnya agar mencapai tingkat pelajaran yang sempurna dengan tunjangan Pemerintah, dan apabila mereka dalam hal itu tidak juga mendapat hasil yang baik, maka tetaplah dia (perguruan partikelir) dengan hakikatnya yang ada, sebagai pekerjaan sosial yang kurang berharga…!”

Demikianlah bunyinya keterangan Pemerintah baru-baru ini dalam Dewan Rakyat menerangkan sikapnya terhadap kepada bermacam rupa perguruan-perguruan partikelir yang ada sekarang. Nyata kepada kita, bahwa semua jihad dan pengurbanan pengajaran selama ini, bukan terbuang sia-sia.

Dari tingkat satu perusahaan yang kurang dipercayai oleh bangsa sendiri, diejek-ejek oleh bangsa lain dan dicurigai oleh Pemerintah sendiri, perguruan partikelir rakyat telah sampai kepada satu derajat, dimana diakui jasa dan manfaatnya, dibenarkan hak berdirinya, diberikan haknya menerima bantuan dan sokongan untuk memperkuat susunan pekerjaan pencapai hasil yang lebih tinggi, selaku pembantu bagi Pemerintah sendiri dalam mengusahakan pengajaran untuk rakyat.

Satu hasil yang cukup memuaskan sementara waktu, sekedar pengobat hati kaum mujahidin sambil meneruskan perjuangan mereka!

“Ongesubsidieerd Particulier Onderwiys” ini ada mengandung satu bahagian lagi, yang mempunyai sifat-sifat sendiri, menuju cita-cita terkhusus serta mempunyai kesukaran-sekuran yang tersendiri pula, yakni: “Perguruan partikelir tidak bersubsidi berdasar Islam”.

Insya allah, akan kita turutkan perjalanannya dalam karangan yang berikut.

Dari Panji Islam dan Pedoman Masyarakat

---

[1] “Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg van den gouverneur General”.

[2] “De Gouverneur Generaal zorgt voor het oprichten van scholen ten dienste der Inlandsche bevolking”.