CHINA DEKATI INDONESIA
Eko Hendrawan Sofyan
Sabtu, 28 April 2012
 
JAKARTA, KOMPAS.com
Asia, terutama Asia Timur, merupakan kawan yang penuh dengan vitalitas di dunia. China ingin bergandengan tangan dengan Indonesia untuk mendorong kemajuan, perdamaian, dan kemakmuran Asia, serta membangun orde politik ekonomi global yang lebih adil dan rasional.

Demikian salah satu pokok pikiran petinggi Partai Komunis China (PKC), Li Changchun, dalam kuliah umum di depan sivitas akademika Universitas Indonesia di Depok, Jumat (27/4). Dia membawa serta delapan menteri terkait dan politisi teras partai berkuasa dalam kabinet Presiden Hu Jintao.

Li, pria kelahiran Dalian, Provinsi Liaoning, Februari 1944, ini, mengawali karier politik di lingkup PKC pada 1975. Dia pernah menjabat Wali Kota Shenyang, Liaoning, dan Gubernur Liaoning. Kini selain pemimpin tinggi, dia juga kepala propaganda yang mengontrol media dan internet.

China, atau Tiongkok menurut versi terminologi Li, saat ini tercatat sebagai kekuatan ekonomi nomor dua yang amat menentukan di dunia. Sementara Indonesia adalah negara terbesar di kawasan regional ASEAN. Keduanya sesama negara yang berpengaruh besar di kawasan ini.

Menurut Li, kerja sama multidimensi yang diperluas dan diperdalam sesuai kepentingan rakyat kedua negara bermanfaat untuk perdamaian serta kestabilan dan kemakmuran kawasan ini. Kerja sama seperti itu juga bermanfaat untuk persatuan dan kemajuan negara-negara berkembang lain.

 ”Tiongkok bersedia bersama Indonesia terus-menerus mempererat kerja sama bilateral yang strategis dalam jangka panjang. Ini penting untuk memelihara perdamaian dan kemakmuran Asia, membangun orde politik global yang lebih adil dan rasional,” katanya.

Terkait itu, Li mengusulkan empat strategi besar. Pertama, kerja sama untuk memperkuat sikap saling percaya di bidang politik dan memperdalam persahabatan tradisional. Dia menganjurkan konsep mencari persamaan sambil membiarkan adanya perbedaan.

Di China ada sebuah ungkapan ”harmoni walau berbeda”. Ungkapan itu, menurut Li, sama dengan moto atau prinsip Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Di China juga ada ungkapan ”bersahabat dan saling membantu”, sama dengan gotong royong.

Pasar utama

Usulan kedua Li, memperdalam kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. ”Prospek kerja sama kedua negara di bidang ekonomi sangat luas. Pihak Tiongkok akan mendorong perusahaan yang memiliki kekuatan dan reputasi baik untuk berinvestasi di Indonesia dan aktif mengikuti pembangunan enam koridor perekonomian di Indonesia,” kata Li.

Kedua pihak sebaiknya saling mendukung dan berusaha memperkuat kerja sama di bidang pertanian, migas, pertambangan, listrik, dan sektor vital lain. Ini supaya kerja sama ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Ini bertujuan supaya tali perekonomian dan kemitraan strategis terus diperkuat.

Memperkuat pertukaran kebudayaan demi memperkukuh landasan persahabatan kedua negara adalah usulan ketiga Li. Pada 2011, pengunjung di antara kedua negara melampaui satu juta orang. Kedua negara bisa mengadakan ”Tahun Persahabatan Tiongkok-Indonesia”.

Saran terakhir Li dalam konteks kerja sama bilateral yang strategis ialah meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta mempererat kerja sama multilateral. ”Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan yang sama dan luas dalam urusan regional dan global,” katanya.

Li mengatakan, China senang melihat Indonesia memainkan peran dalam urusan regional dan global. China bersedia bersama Indonesia mempererat koordinasi dan kerja sama dalam mekanisme multilateral.

Ada landasan historis panjang, kata Li, yang membuat China dan Indonesia bersahabat dan saling mendukung. ”Tiongkok dan Indonesia sesama negara yang mempunyai sejarah panjang dan budaya cemerlang. Candi Borobudur di Indonesia dan Tembok Besar Tiongkok adalah keajaiban kultur kuno di dunia Timur,” kata Li.

Pada 132 Masehi, semasa Dinasti Han, Raja Hanshundi pernah menerima utusan dari Jawa. Pada abad IV, biksu Buddha Faxian pernah tinggal dan belajar di Jawa dan Sumatera. Pada zaman modern, kedua negara pernah mengalami agresi dan penjajahan.

”Sejak masuk abad baru, atas perhatian dan dorongan langsung dari pemimpin kedua negara, hubungan bilateral berkembang pesat. Tahun lalu, nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari 60 miliar dollar AS. Tiongkok adalah mitra dagang dan pasar ekspor utama bagi Indonesia,” kata Li. (CAL)

(Catatan Redaksi : Berita ini diambil dari Kompas.com, Rizal Bustami)

Capita Selecta Moh Natsir Bag 14

KEDUDUKAN PERGURUAN PARTIKELIR

DALAM MASYARAKAT KITA

SEPTEMBER 1938

“Ekolah Liar”

Tahun 1930

Holl. In. Onderwijs Commissie menyampaikan laporannya. Antara lain ditaksirnya bahwa banyaknya anak-anak yang diwaktu itu masih belum dapat pelajaran, ada kira-kira, 19.000.000. (baca: 19 juta).

Krisis makin lama makin hebat. Pemerintah tak sanggup menambah sekolah pengemasi anak-anak yang bermiliun-miliun itu. Malah Pemerintah terpaksa mengurangi  sekolah yang ada. Jadi, anak-anak yang akan terlantar, akan bertambah banyak. Sekolah-sekolah yang akan menyambut mereka akan bertambah kurang.

Anggaran belanja untuk Departemen Pergajaran terpaksa dikurangi setiap tahun. Sehingga dari tahun 1930 sampai tahun 1937 sudah dipotong sampai 53%. Bertambah dahsyatlah musibah kekurangan pengajaran dikalangan rakyat yang amat haus kepada pelajaran itu.

Musibah ini membangunkan semangat rakyat itu sendiri supaya mereka mencukupkan keperluan pengajaran dengan tenaga sendiri pula.

Dimana-mana timbullah sebagai cendawan sesudah hujan, berpuluh, ya beratus-ratus sekolah partikelir. Menyambut anak-anak yang sedang terlantar dan yang diperebutkan oleh Zending dan Missi. Menyambut pula guru-guru dari Pemerintah yang “overcompleet”. Menyambut tamatan dari H.I.K. Pemerintah yang tidak dapat tempat dalam kalangan Pemerintah sendiri. Semuanya diselenggarakan dengan amat susah payah dalam kekurangan segala macam. Akan tetapi, walaupun bagaimana, apa yang dapat dikurbankan, dikurbankan juga. Menolong mengerjakan setengah dari pada kewajiban yang suci dari Pemerintah Negeri. Bukankah “Indische Staatsregeling” art. 179 telah berkata: “Pelajaran umum adalah satu barang yang senantiasa berada dalam pemeliharaan dan penjagaan gobnor Jenderal.[1] Artikel 182: Gobnor Jenderal (harus) menyelenggarakan pendirian sekolah-sekolah untuk rakyat bumiputera”.[2]